PERKEMBANGAN STRATEGI DAN
PERENCANAA PEMBANGUNAN EKONOMI BRUNEI
DARUSSALAM
A.
MACAM-MACAM
STARTEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Dalam
mempelajari perekonomian suatu Negara, salah satu konsep yang penting untuk
diperhatikan yaitu mengetahui strategi pembangunan ekonomi. menurut Suroso (
1993 ) strategi pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan
pemilihan atas faktor - faktor ( variable ) yang akan dijadikan faktor /
variabel utama yang menjadi penentu jalannya proses pertumbuhan. Adapun
beberapa strategi pembangunan ekonomi yaitu :
-
Strategi pertumbuhan
-
Strategi dengan pembangunan
merata
-
Strategi ketergantungan
-
Strategi berwawasan ruang
-
Strategi pendekatan kebutuhan
pokok
B.
FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN STRETEGI PEMBANGUNAN EKONOMI
Ada
beberapa faktor yang akan mempengaruhi dalam hal pemilihan strategi pembangunan
ekonomi di setiap Negara. Karena kondisi setiap Negara adalah berbeda, maka
setiap Negara harus tepat dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk
pembangunan ekonomi di Negara. Seperti Negara Brunei dengan karakteristik
Negara yang relatif kecil daratannya, namun Negara ini sangat pandai dalam
memanfaatkan keadaan tersebut, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada,
yang akan diminati oleh Negara asing, maka brunei Darussalam menetapkan
strategi dengan mengedepankan sitem ekonomi bebas, dan dari situlah penghasilan
Negara guna memakmurkan penduduknya pun terwujud. Selain itu pimpinan Negara
ini juga memiliki strategi yang kuat dalam mempertahankan asset-asetnya,
meskipun pemerintah dalam sistem liberal
tidak ikut campur dalam hal kegiatan ekonomi.
Faktor
– faktor yang mempengaruhi strategi pembangunan adalah berdasarkan
tujuan yang hendak di capai. Jika yang ingin dicapai adalah tingkat pertumbuhan
yang tinggi, maka faktor yang mempengaruhi digunakannya strategi tersebut
adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah, akumulasi kapital yang rendah,
tingkat pendapatan pada kapital yang rendah, serta masalah ekonomi yang berat
ke sektor tradisional yang kurang berkembang.
Pada dasarnya faktor-faktor yang
mempengaruhi strategi pembangunan adalah :
·
Sumber Daya Alam
·
Jumlah dan Kualitas Penduduk
·
Modal
·
Sikap dan Mental Masyarakat
C.
STRATEGI
PEMBANGUNAN EKONOMI DI BRUNEI DARUSSALAM
Pada tahun 1986, Pemerintah Brunei telah berupaya untuk
mendiversifikasi ekonominya dari produksi hulu minyak dan gas. Prioritas untuk
diversifikasi meliputi produksi pangan domestik, nilai tambah industri
menggunakan sumber daya lokal (pasir silika dan tanah liat, stok ikan dan kayu
hutan) dan ekowisata. Selama bertahun-tahun sektor baru ditambahkan ke
sektor-sektor prioritas untuk diversifikasi ekonomi. Pemerintah telah mengintensifkan upaya
diversifikasi ekonomi dengan mempromosikan industri petrokimia, pariwisata,
jasa keuangan, dan pengembangan produk halal. Sebagai bagian dari strategi diversifikasi
investasi di bidang pertanian ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, masalah telah
diperburuk oleh runtuhnya skandal pada tahun 1998 dari Amedeo Development Corporation,
terbesar konglomerat non-minyak di negara itu, dengan wahyu yang di bawah
manajemen adik Sultan, Pince Jefri, yang juga Menteri Keuangan dan Kepala Badan
Investasi Brunei (BIA), sebanyak $ 28 miliar dana investasi publik telah
disalah gunakan, dan hilang. Kemungkinan yang ada melakukan diversifikasi
ekonomi ditahan untuk tahun 1999 dan 2000, sementara pemerintah mulai pulih dari hilangnya dana Negara, namun mulai tumbuh rasa hilang kepercayaan dalam pengelolaan
ekonomi. Pada tahun 2001, bagaimanapun, pemerintah telah mengumumkan serangkaian inisiatif yang
menunjukkan semua itu dan
siap untuk menghidupkan kembali usaha-usaha pembangunan di kedua sektor minyak dan sektor non-minyak bumi. Pada bulan
Maret, Global Everygreen, badan pemerintah, mengumumkan bahwa semua utang dari
Amedeo Perusahaan telah diselesaikan out-of-pengadilan, dan itu artinya mengambil alih sejumlah proyek Amedeo dengan tujuan menyelesaikan
segala urusan. Kemudian pada
tahun 2001, pemerintah menciptakan Brunei Economic Development Board (BEDB) yang dibebankan tegas dengan melaksanakan
kebijakan pemerintah untuk mendorong investasi dalam negeri dan menarik
investasi asing yang akan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi Brunei.
Sebagai kepala BEDB, efektif Juli 2002, pemerintah menunjuk John A. Perry,
seorang warga Inggris yang baru-baru ini menjadi managing director untuk
Totalfina Elf di Asia.
Selama bertahun-tahun hampir semua daerah
di Negara Brunei eksplorasi minyak
dan gas, pengembangan, pengolahan dan perdagangan dilakukan oleh Brunei Shell
Petroleum Corporation (BSP), perusahaan patungan 50-50 dari pemerintah dan
Royal Dutch / Shell. Pada bulan November 2001, Sultan Bolkiah mengumumkan
pembentukan sebuah perusahaan minyak nasional yang sepenuhnya dimiliki
pemerintah, the Brunei National Petroleum Company
Sendirian Berhad—PetroleumBRUNEI ,untuk jangka pendek yang akan "memainkan peran yang lebih
aktif dalam eksplorasi dan pengembangan minyak bumi. " Pemerintah juga
mengumumkan bahwa dalam Kontrak Bagi Hasil di masa mendatang (PSC) akan
menggantikan konsesi di sektor minyak dan gas. Pada tahun 2002, dua PSC yang
dicapai dengan konsorsium yang mencakup perusahaan-perusahaan Australia,
Perancis, Jepang, dan Amerika, dan hanya satu yang termasuk Royal Dutch /
Shell, untuk pertamadibuka di Zona Ekonomi Eksklusif Brunei. Dua konsesi BSP
adalah untuk pembaharuan pada tahun 2003, dimana pemerintah dapat menggunakan
moment tersebut sebagai kesempatan
untuk memperkenalkan lebih banyak pemain baru.
Sebagai bagian dari strategi diversifikasi
investasi di bidang pertanian
ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
Pada bulan Juli
2009, Sultan Bolkiah meresmikan panen Beras Laila - varietas padi produksi Brunei, yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan
pangan negara. Selama bulan yang sama, Brunei meluncurkan merek internasional
halal yang dikembangkan oleh Departemen
Perindustrian dan Sumberdaya Primer, yang akan membangun reputasi Brunei
kepatuhan terhadap norma-norma Islam dalam pengolahan makanan.
Dari artikel yang saya kutip dari Bisnis.com terjabarkan
strategi pembangunan ekonomi di Negara Brunei Darussalam yang sangat
mengutamakan pen-eksporan hasil minyak bumi dan hidrokarbon, selain itu
pemerintah juga sangat memperhatikan industry yang akan dikembangkan seperti,
pariwisata, bisnis syariah, produk halal, jasa keuangan, tekhnologi dan
komunikasi. Maka, pemerintah Negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama
Islam ini juga sangat memperhatikan pendidikan warga negaranya. Dengan
menerapkan sekolah gratis hingga tingkat perguruan tinggi, diharapkan mampu
mepertahankan bahkan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Negara
tersebut. Berikut artikel yang dikutip;
"Bisnis.com, JAKARTA – Ekonomi
Brunei Darussalam, negara kecil pengekspor minyak di Asia Tenggara,
diproyeksikan bertumbuh 1,8% pada tahun ini, dan sebesar 2% pada 2014,
seiring dengan prospek harga minyak dunia yang mendorong surplus perdagangan
negara ini.
Demikian proyeksi Asian Developmen Bank dalam
dokumen Asian Development Outlook 2013, dala situs resminya.
Proyeksi pertumbuhan produk domestik bruto Brunei
didasarkan pada asumsi pemulihan moderat pada fasilitas produksi hidrokarbon
dan pertumbuhan yang berkelanjutan di seluruh sektor ekonominya.
Sejak beberapa tahun terakhir, Brunei memang
berupaya memperpanjang umur produktif hidrokarbon, sampai sektor lain dapat
memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian. Perluasan basis
ekonomi adalah target pembangunan jangka panjang yang menguntungkan.
Pemerintah telah mengidentifikasi beberapa
industri untuk pengembangan, seperti petrokimia terutama hilir, pariwisata,
bisnis syariah termasuk produk halal dan jasa keuangan, dan layanan
teknologi informasi dan komunikasi.
Proyek infrastruktur dibangun untuk mendukung
upaya itu, seperti pelabuhan Pulau Muara Besar, dan kawasan industri yang
didukung oleh jembatan dan jalan ke pelabuhan, perluasan bandara internasional,
upgrade jaringan listrik, jaringan broadband berkecepatan
tinggi ke rumah tangga, hingga situs riset dan pengembangan produk pertanian.
Sebelumnya, sebuah perusahaan patungan dengan
asing telah mengembangkan pusat pelatihan pilot helikopter dan pesawat dengan
ambisi untuk menjadi fasilitas pelatihan regional.
Ekspor
Brunei adalah negara dengan pasar yang relatif
kecil dengan penduduk hanya 400.000 orang, sehingga pemerintah mengejar proyek
berorientasi ekspor.
Setelah perusahaan asing menyelesaikan pabrik US$
450 juta untuk memproduksi dan mengekspor metanol pada 2010, Brunei telah
menyetujui rencana proyek petrokimia US$ 2,8 miliar, dan kilang minyak dan
aromatik cracker US$2,5 miliar, keduanya merupakan usulan dari perusahaan
asing.
Proyek-proyek tersebut saat ini tengah dalam
proses desain dan fase rekayasa. Institusi domestik akan digandeng untuk
mendorong diversifikasi ekonomi.
Tahun lalu pemerintah membentuk perusahaan induk
investasi—Darussalam Aset—untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan milik
pemerintah dan mengambil peran strategis dalam upaya diversifikasi.
Sementara itu, otoritas moneter mulai mempersiapkan
pendirian pembayaran nasional dan sistem penyelesaian, sebagian untuk
mengembangkan industri keuangan syariah dan mempromosikan negara ini sebagai
pusat keuangan Islam.
Harga minyak dunia yang cerah diproyeksikan
menopang peningkatan penerimaan ekspor. Ekspor barang diproyeksikan naik tipis
pada 2013-2014, sementara itu impor kemungkinan tetap bertumbuh kuat.
Namun, surplus neraca transaksi berjalan akan
tetap besar mengingat basis ekspor relatif besar dan pendapatan dari investasi
di luar negeri negara itu.
Inflasi diproyeksikan 1% selama periode proyeksi.
Harga pangan global yang terkendali, subsidi domestik, dan kontrol harga akan
menekan inflasi yang dapat muncul dari ekspansi permintaan domestik.
Economic policy
The latest statistics concerning government finances stem for FY 2008/09, in which the budget surplus was USD 4bn, equivalent to 25% of GDP. For FY 2010/11, the fiscal position is expected to remain strong due to substantial oil and gas export revenues. While the strength of the fiscal position is certain, detailed analysis of government finances is not possible as the figures are untimely and spending categories are vague and too broadly defined. Even so, as long as hydrocarbon reserves hold up, similarly large budget surpluses are expected to continue.
General economic policy is directed towards diversification away from the hydrocarbon sector and reduction of the size of the public sector. Key areas are IT and Islamic banking, but progress is expected to be gradual. Other plans include upgrading the labor force, strengthening the banking and tourist sectors and increasing agricultural production. Increasing agricultural production was defined by the government as a key policy point to reduce imported food-dependency. The country intends to reach 60% self-sufficiency by 2015.
While this might also reduce imported inflationary pressures, inflation has historically not been a problem in Brunei. Inflation averaged 1.8% yoy in 2009 and is estimated at 0.4% in 2010, which are very low levels. The government’s policy of price controls means no alarming inflationary pressures are expected this year.
Brunei installed a central bank just last year, known as the Brunei Darussalam Monetary Authority. It is handed the tasks of monetary policy and supervision of the financial sector. It has already taken measures to curb a credit bubble in the household sector.
The Brunei dollar is fixed via a currency board with the Singapore dollar at parity. The currency peg has served Brunei well, as the Singapore economy is well-managed. It has prevented erratic exchange rate fluctuations and has successfully contained imported price pressures.
D.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
Inisiatif pembangunan ekonomi Brunei telah terstruktur
dalam hal serangkaian Rencana Pembangunan Nasional. Dua pengusaha tradisional
utama adalah pemerintah, yang menyerap sekitar setengah tenaga kerja, dan
Brunei Shell Petroleum. Upaya pengembangan untuk non-minyak, sektor non-negara
dan potensi untuk meningkatkan investasi asing telah dibatasi oleh pasar
domestik yang kecil, kekurangan tenaga kerja terampil, dan biaya tenaga kerja
dan transportasi yang relatif tinggi. Rencana pembangunan nasional untuk
1986-1990 (kelima) adalah, seperti yang berikutnya, berkaitan dengan
diversifikasi ekonomi dalam rangka untuk mempersiapkan waktu ketika cadangan
minyak dan gas akan habis. Ini menekankan pembangunan sektor pertanian untuk
mengurangi ketergantungan negara pada makanan impor. Proyek-proyek pembangunan
industri difokuskan pada industri ringan, tetapi juga termasuk tanaman untuk
produksi semen dan beton pracetak. Industri jasa didorong, terutama perbankan
dan keuangan, dengan harapan mengembangkan Brunei menjadi pusat keuangan
internasional. Pembentukan bank pembangunan juga peringkat tinggi dalam agenda
pemerintah. Rencana pembangunan nasional keenam (1991-1995) memberikan
penekanan khusus untuk merangsang pertumbuhan sektor swasta, untuk
mempromosikan sumber daya manusia dan pengembangan industri. Alokasi anggaran
terbesar adalah untuk layanan sosial (29,3%), dengan persentase yang sama untuk
utilitas publik dan transportasi dan komunikasi (20% masing-masing), 10%
dialokasikan untuk perdagangan dan industri, dan sekitar 7% kepada pasukan
keamanan. Program ambisius rencana pembangunan nasional ketujuh untuk 1996-2000
untuk mencapai diversifcation melalui peningkatan privatisasi, dan investasi
domestik dan asing hancur dalam pukulan ganda dari krisis keuangan Asia pada
tahun 1997 dan runtuhnya skandal dari Amedeo Corporation, investasi unggulan
Brunei konglomerat, pada tahun 1998. Sebagian besar sisanya ini periode rencana
ini dihabiskan pulih dari dampak hilangnya dana dan hilangnya kepercayaan
bisnis. Rencana pembangunan nasional kedelapan (2001-2005) telah menambahkan eksploitasi
lebih agresif dan bergerak dari sektor minyak dan gas untuk perhatian abadi
dengan diversifikasi di luar sektor ini. Pada akhir 2001, pemerintah mengumumkan
bahwa tambahan $ 1 milyar akan tersedia untuk proyek-proyek
pembangunan pada tahun 2002.
